Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Terkait PPKM Mikro

Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Terkait PPKM Mikro

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi pada Selasa (9/2) kembali mengeluarkan surat edaran guna menanggulangi dan mengendalikan penyebaran covid-19 di Kabupaten Ngawi. Surat Edaran dengan nomor 065/02.35/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona VirusĀ  Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut dengan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan pembentukan posko penanganan covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.

B. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan  surveilans  aktif,  seluruh  suspek  di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

d. melarang kerumuman lebih dari 3 orang;

e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

f. meniadakan   kegiatan   sosial   masyarakat    di    lingkungan  RT    yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,

C. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

D. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk pos komando (posko) tingkat desa dan kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk posko kecamatan.

E. Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

  1. pencegahan;
  2. penanganan;
  3. pembinaan; dan
  4. pendukung pelaksanaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

F. Dalam melaksanakan fungsinya, posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan satgas covid-19 tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada satgas covid-19 nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

G. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten, yang terdiri dari:

a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50% dan work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;

c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan  dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

  1. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;
  2. Kegiatan restoran/rumah makan/warung makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan   sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  3. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern/grosir/toko kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya meliputi acara pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

H. Selain pengaturan PPKM Mikro, camat sampai dengan kepala desa/kelurahan agar lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

I. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

J. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

  1. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

K. Posko tingkat desa diketuai oleh kepala desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat desa dan mitra desa lainnya, sedangkan posko tingkat kelurahan diketuai oleh lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan, dan masing-masing posko baik posko tingkat desa maupun posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

I. PPKM Mikro mulai berlaku pada tanggal 9 Februari  2021  sampai  dengan  tanggal 22 Februari 2021.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Perpanjangan PPKM

Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Perpanjangan PPKM

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Percepatan Penanggulangan Covid-19, Bupati Ngawi kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 065/01.103/404.011/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi pada Rabu (27/1).

Surat tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha dan stakeholder terkait upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi.

Mengenai hal-hal tertuang dalam SE sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

  1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkan kerja dari rumah (Work From Home /WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD:

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawi
wajib melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home /WFH); Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor (Work From Office/WFO).

2. Pada Instansi Vertikal. BUMN, BUMD. Perusahaan dan Sektor Swasta lainnya menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sesuai kebutuhan pelayanan yang dperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online;

4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan selamatan/kenduri, bancakan dan sejenisnya:

b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;

c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan PKL dan usaha sejenisnya untuk makan minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan melalui pesan-antat/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB.

6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

8. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

  1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer menjaga Jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaannya, SE Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi ini, berlaku pada tanggal 27 Januari 2021 sampai batas waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Upaya Lanjutan Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Surati Camat

Upaya Lanjutan Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Surati Camat

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam mencegah penyebaran Covid-19. Bupati Ngawi kembali menerbitkan surat untuk penanganan Covid-19.

Surat dimaksud terbit pada Kamis 21 Januari 2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Ngawi dengan Nomor 100/01.79/404.011/2021. Surat tersebut berisi tentang Pengaktifan Kembali Posko Covid 19 Desa dan Pendataan Pendatang di Lingkungan

Surat kali ini didasar pada Surat Edaran Bupati Ngawi Tanggal 9 Januari 2021 Nomor 065/01.28/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi.

Sedang, beberapa poin penting dalam surat sebagai berikut :

1. Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya agar:

a. Mengaktifkan kembali Posko Covid-19 di desa/Kelurahan;
b. Mengintruksikan kepada Ketua RT untuk mendata warga di lingkungannya yang baru datang dari luar desa terutama luar Kabupaten Ngawi dan melaporkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat.

2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. Pendatang dari luar desa yang merupakan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antibodi;

b. Pendatang dari luar desa yang bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antigentes usap;

c. Apabila pendatang tersebut tidak dapat menunjukkan hasil rapid antibodi/rapid antigen/tes usap, maka harus melakukan rapid antibodi/rapid antigentes usap di fasilitas kesehatan terdekat.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
SE Bupati Ngawi Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 Mulai Berlaku 11 – 25 Januari 2021

SE Bupati Ngawi Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 Mulai Berlaku 11 – 25 Januari 2021

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 9 Januari 2021 dengan Nomor 065/01.28/404.011/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Ngawi.

SE tersebut atas tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta guna meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha dan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi.

Isi SE tersebut memuat hal sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD;

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawi
wajib melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home / WFH)

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor (Work From Office / WFO).

2. Pada Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Sektor Swasta lainnya menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online;

4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya;

b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;

c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong sampai dengan pukul 19.00 WIB.

6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

8. Mengoptimalkan kembali posko satgas covid-19 di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Keluarkan Surat Edaran (SE) Maltabar

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Keluarkan Surat Edaran (SE) Maltabar

Bupati Ngawi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 556/6698/404.115/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Libur / Cuti Bersama Tahun Baru 2021 pada 29 Desember 2020.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Ngawi, Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi, Pengelola Usaha Pariwisata dan Pelaku Usaha

Sedangkan, SE Bupati Ngawi ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 dan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/923/XIVOPS 2/2020 tanggal 16 Desember 2020

Surat tersebut dimaksudkan guna menekan dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada libur Tahun Baru 2021 dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menutup sementara seluruh tempat wisata, tempat hiburan dan cafe mulai hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021.

2. Menutup kawasan Alun Alun dan Jalan Yos Sudarso pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 termasuk para pedagang yang berada dikawasan tersebut untuk sementara dilarang berjualan mulai pukul 16.00 24.00 WIB

3. Masyarakat dilarang menyelenggarakan acara perayaan pergantian malam Tahun Baru (2020-2021) yang bisa menimbulkan keramaian.

4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan agar mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. Menugaskan OPD yang membidangi, Camat, Kepala Desa/Lurah untuk menyebarluaskan surat edaran ini kepada masyarakat luas baik melalui media masa maupun media elektronik.

6. Menugaskan Kepada Satpol PP untuk berkordinasi dengan pihak keamanan ( TNI dan POLRI ) untuk melaksanakan patroli dalam rangka pengawasan pelaksanaan Surat Edaran dimaksud.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bimtek Website Desa “Membangun Citra Desa Berbasis SID”

Bimtek Website Desa “Membangun Citra Desa Berbasis SID”

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Selasa (10/11/2020) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Website Desa, bertempat di Gedung Kresna Rumah Makan Notosuman, Ngawi.

Dalam Kegiatan tersebut dihadiri Kabid III Diskominfo Kabupaten Ngawi, Narasumber, dan tentu saja Puluhan Operator Website Desa.

Dalam sambutanya,Agoes Dedy Irawan, Kabid III Diskominfo Kabupaten Ngawi mengucapkan Terimakasih serta memberikan apresiasi terhadap operator website desa yang telah bekerja dengan sangat baik dalam pengelolaan informasi.

Pada Pelatihan kali ini bertemakan “Membangun Citra Desa Berbasis SID”. Materi pelatihan mengulas Mengenai detail penulisan yang baik dan benar, bukan hanya sekedar menulis, tapi juga harus sesuai fakta, agar menghasilkan berita yang berkualitas. “Terang Narasumber.

dalam pelatihan juga dicontohkan Desa yang sudah menggunakan Sistem Informasi Desa (Open SID). Salah satu Desa yang sudah menggunakan Sistem tersebut adalah Desa Karangjati, Kec/Kab. ngawi. dengan menggunkan sistem ini memberi kemudahan kerja Pemerintah Desa, baik dalam pelayanan surat menyurat, serta memeberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0