Meski Diguyur Hujan penyaluran BLT DD Desa Ngawi Berjalan Lancar

Meski Diguyur Hujan penyaluran BLT DD Desa Ngawi Berjalan Lancar

NGAWI.NGAWIKAB.ID – mendasar Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 92 Tahun2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anngaran 2021. Meski diguyur Hujan Penyaluran BLT Dana Desa Tahap ke Dua Tahun anggaran 2021 Desa Ngawi tersalurkan 100 persen. bertempat di Pendopo Kantor Desa Karangasari Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Kamis(25/02).

Penyaluran bantuan difasilitasi oleh Bank Jatim Cabang Ngawi serta didampingi oleh Perangkat Desa yang bertugas. Sejumlah 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid – 19 telah Menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 per KPM.

Eko Budi Sudarmanto Kepala Desa Ngawi menuturkan, Bantuan berupa uang tunai pada masa Pandemi seperti ini dirasa cukup membatu bagi Keluarga Penerima manfaat, khususnya masyarakat Desa Ngawi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kordinasi Kampung Tangguh Desa Ngawi

Kordinasi Kampung Tangguh Desa Ngawi

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Program Kampung Tangguh yang digagas Kepolisian Daerah Jawa Timur diharapkan mampu menjadi Salah satu solusi terhadap penyebaran Covid-19. Program ini merupakan bentuk keseriusan Polda Jatim dalam penaggulangan Covid-19 yang sudah merenggut banyak korban. Kamis (25/02) Telah diadakan Kordinasi Kampung Tangguh Dese Ngawi, bertempat di Aula Kantor Desa Ngawi yang merupakan Lokasi Posko Kampung Tangguh Desa Ngawi

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Ngawi, Kapolsek Ngawi Kota, Sat Binmas Polres Ngawi, perangkat Desa Ngawi dan Babinsa Desa Ngawi. “Dalam pelaksanaan Kampung Tangguh, Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Sektor (Polsek) di Jawa timur akan memberikan pendampingan terhadap desa maupun kelurahan yang menjadi ujung tombak program Kampung Tangguh. Program Kampung Tangguh tidak Hanya untuk penaganan Covid -19 saja, melainkan juga untuk Penanganan Bencana lainya, musim hujan seperti sekarang ini bencana bajir bisa terjadi kapan saja sehingga pentingnya danaya Kampung Tangguh.”Terang Kapolsek Ngawi Kota AKP KHRISTANTO WIDHY N., SH.

“Program Kampung Tangguh patut diapresiasi saat ini sebagai program positif dalam pencegahan Covid-19, juga Dalam pelaksanaan Program Kampung Tangguh, Desa Ngawi melakukan peningkatan ketahanan barang Pangan dengan mempersiapkan Lumbung Pangan. Lumbung Pangan yang telah disiapkan sebagai bentuk antisipasi dampak lain Covid-19. banyak masyarakat yang mulai kesulitan dalam pemenuhan ekonomi.” Terang Kades ngawi Eko Budi Sudarmanto.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Terkait PPKM Mikro

Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Terkait PPKM Mikro

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi pada Selasa (9/2) kembali mengeluarkan surat edaran guna menanggulangi dan mengendalikan penyebaran covid-19 di Kabupaten Ngawi. Surat Edaran dengan nomor 065/02.35/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus  Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut dengan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan pembentukan posko penanganan covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.

B. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan  surveilans  aktif,  seluruh  suspek  di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

d. melarang kerumuman lebih dari 3 orang;

e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

f. meniadakan   kegiatan   sosial   masyarakat    di    lingkungan  RT    yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,

C. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

D. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk pos komando (posko) tingkat desa dan kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk posko kecamatan.

E. Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

  1. pencegahan;
  2. penanganan;
  3. pembinaan; dan
  4. pendukung pelaksanaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

F. Dalam melaksanakan fungsinya, posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan satgas covid-19 tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada satgas covid-19 nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

G. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten, yang terdiri dari:

a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50% dan work from Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;

c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan  dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

  1. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;
  2. Kegiatan restoran/rumah makan/warung makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan   sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  3. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern/grosir/toko kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya meliputi acara pernikahan, selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

H. Selain pengaturan PPKM Mikro, camat sampai dengan kepala desa/kelurahan agar lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

I. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

J. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

  1. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

K. Posko tingkat desa diketuai oleh kepala desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat desa dan mitra desa lainnya, sedangkan posko tingkat kelurahan diketuai oleh lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan, dan masing-masing posko baik posko tingkat desa maupun posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

I. PPKM Mikro mulai berlaku pada tanggal 9 Februari  2021  sampai  dengan  tanggal 22 Februari 2021.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
BLT Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2021 Desa Ngawi Tersalurkan 100 Persen

BLT Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2021 Desa Ngawi Tersalurkan 100 Persen

NGAWI.NGAWIKAB.ID – mendasar Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 92 Tahun2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anngaran 2021. Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Pertama Tahun anggaran 2021 Desa Ngawi tersalurkan 100 persen. bertempat di Pendopo Kantor Desa Karangasari Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Selasa(09/02).

Penyaluran bantuan difasilitasi oleh Bank Jatim Cabang Ngawi serta didampingi oleh Perangkat Desa yang bertugas. Sejumlah 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid – 19 telah Menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 per KPM.

Eko Budi Sudarmanto Kepala Desa Ngawi menuturkan, Bantuan berupa uang tunai pada masa Pandemi seperti ini dirasa cukup membatu bagi Keluarga Penerima manfaat, khususnya masyarakat Desa Ngawi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), Diharapkan Dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), Diharapkan Dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Padat Karya Tunai (PKT) Merupaka program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Khususnya yang kurang mampu, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui Proram Padat Karya Tunai berupa penghijauan,Pemeliharaan Embung desa serta Panen Raya, Pemerintah Desa Ngawi setidaknya  berhasil menyerap 50 orang lebih tenaga kerja dalam 3hari. Kegiatan ini dimulai pada Sabtu(06/02) sampai dengan Senin(08/02) yang berlokasi di Embung Skip desa Ngawi.

Peserta Kegiatan ini berasal dari warga setempat yang masuk dalam usia kerja, diutamakan warga masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan yang kurang mampu. Lebih dari 50 orang  mengikuti kegiatan ini dengan upah Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari selama 3hari.  Pada hari pertama kegiatan dimulai dengan Penghijauan diwilayah disekitar Embung Skip, berupa penanaman pohon, dilanjutkan dengan Panen Raya ikan yang ada di Embung selama 2 Hari. Ikan hasil tangkapan sebagaian besar dijual,hasilnya diserahkan pada Bumdes Desa Ngawi sebagai pengelola Embung. Pada hari Ke tiga kegiatan difokuskan pada pemeliharaan Embung, berupa pembersihan lokasi Embung dari sampah.

Kegiatan Padat Karya Tunai ini diharapkan dapat mempercepat Pemulihan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat,khususnya saat pandemi seperti sekarang ini dan warga masyarakat mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar dari kegiatan ini.” Terang, Eko Budi Sudarmanto Kades Ngawi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0