Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Perpanjangan PPKM

Bupati Ngawi Kembali Keluarkan SE Perpanjangan PPKM

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Percepatan Penanggulangan Covid-19, Bupati Ngawi kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 065/01.103/404.011/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi pada Rabu (27/1).

Surat tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha dan stakeholder terkait upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi.

Mengenai hal-hal tertuang dalam SE sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

  1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkan kerja dari rumah (Work From Home /WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD:

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawi
wajib melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home /WFH); Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor (Work From Office/WFO).

2. Pada Instansi Vertikal. BUMN, BUMD. Perusahaan dan Sektor Swasta lainnya menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sesuai kebutuhan pelayanan yang dperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online;

4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan selamatan/kenduri, bancakan dan sejenisnya:

b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;

c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan PKL dan usaha sejenisnya untuk makan minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan melalui pesan-antat/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB.

6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

8. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

  1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer menjaga Jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaannya, SE Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi ini, berlaku pada tanggal 27 Januari 2021 sampai batas waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Upaya Lanjutan Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Surati Camat

Upaya Lanjutan Penyebaran Covid-19, Bupati Ngawi Surati Camat

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam mencegah penyebaran Covid-19. Bupati Ngawi kembali menerbitkan surat untuk penanganan Covid-19.

Surat dimaksud terbit pada Kamis 21 Januari 2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Ngawi dengan Nomor 100/01.79/404.011/2021. Surat tersebut berisi tentang Pengaktifan Kembali Posko Covid 19 Desa dan Pendataan Pendatang di Lingkungan

Surat kali ini didasar pada Surat Edaran Bupati Ngawi Tanggal 9 Januari 2021 Nomor 065/01.28/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi.

Sedang, beberapa poin penting dalam surat sebagai berikut :

1. Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya agar:

a. Mengaktifkan kembali Posko Covid-19 di desa/Kelurahan;
b. Mengintruksikan kepada Ketua RT untuk mendata warga di lingkungannya yang baru datang dari luar desa terutama luar Kabupaten Ngawi dan melaporkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat.

2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. Pendatang dari luar desa yang merupakan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antibodi;

b. Pendatang dari luar desa yang bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antigentes usap;

c. Apabila pendatang tersebut tidak dapat menunjukkan hasil rapid antibodi/rapid antigen/tes usap, maka harus melakukan rapid antibodi/rapid antigentes usap di fasilitas kesehatan terdekat.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Laporan Realisasi APBDes Desa NgawiTahun 2020

Laporan Realisasi APBDes Desa NgawiTahun 2020

Dalam rangkan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2020.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tahun Anggaran 2020 sudah mencapai 100%. “Terang Maryeni, Kaur Keuangan Desa Ngawi.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
SE Bupati Ngawi Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 Mulai Berlaku 11 – 25 Januari 2021

SE Bupati Ngawi Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 Mulai Berlaku 11 – 25 Januari 2021

NGAWI.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 9 Januari 2021 dengan Nomor 065/01.28/404.011/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Ngawi.

SE tersebut atas tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta guna meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha dan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Ngawi.

Isi SE tersebut memuat hal sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran :

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan pengaturannya diserahkan kepada Kepala OPD;

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di luar Kabupaten Ngawi
wajib melaksanakan kerja dari rumah (Work From Home / WFH)

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Eselon 2 tetap melaksanakan kerja dari kantor (Work From Office / WFO).

2. Pada Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Sektor Swasta lainnya menerapkan kerja dari rumah (Work From Home / WFH) dan kerja dari kantor (Work From Office / WFO) sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring / online;

4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :

a. Menghentikan kegiatan sosial budaya, meliputi acara pernikahan dan selamatan/kenduri/bancakan dan sejenisnya;

b. Alun-alun, Trotoar Kartonyono, tempat hiburan dan tempat wisata lainnya ditutup 24 jam;

c. Kegiatan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebanyak 25% dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

d. Jam operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong sampai dengan pukul 19.00 WIB.

6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

8. Mengoptimalkan kembali posko satgas covid-19 di tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

B. TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

2. Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

3. Mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Ngawi dan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021

Share and Enjoy !

0Shares
0 0